Banyuasin, AkselNews.com – Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Banyuasin menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna VIII Masa Persidangan I Tahun 2025, Senin (17/11/2025).
Fraksi menegaskan bahwa RAPBD 2026 harus menjawab tantangan fiskal dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah di tengah prediksi pengurangan transfer dana pusat.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Gerindra menekankan bahwa APBD bukan sekadar rangkuman anggaran. “APBD adalah instrumen kebijakan publik yang mencerminkan visi dan misi kepala daerah. Karena itu, setiap angka harus menyertakan strategi yang jelas,” ujar juru bicara Fraksi Gerindra.
Fraksi Gerindra meminta penjelasan terkait peningkatan target pajak daerah, optimalisasi BUMD, serta proyeksi kemandirian fiskal Banyuasin pada tahun 2026. Mereka menilai ketergantungan terhadap dana pusat masih tinggi dan perlu dikurangi melalui inovasi pendapatan daerah.
“Kami ingin memastikan Banyuasin tidak terus berada pada posisi bergantung. Kemandirian fiskal harus menjadi agenda utama,” tegasnya.
Selain itu, fraksi turut menyoroti proyeksi penurunan transfer pusat yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan program prioritas. Fraksi meminta pemerintah menyampaikan langkah mitigasi, khususnya pada penguatan perlindungan sosial.
“Masyarakat miskin, penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan anak harus mendapatkan perlindungan anggaran yang memadai,” ungkap Fraksi Gerindra.
Isu lain yang mendapat perhatian adalah ancaman inflasi, peningkatan pengangguran, serta keberlanjutan program makan gratis yang telah berjalan sejak 2025. Fraksi menegaskan program tersebut harus tetap diteruskan karena dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Program makan gratis adalah kebutuhan dasar yang manfaatnya nyata. Pemerintah perlu menjamin keberlanjutannya,” kata anggota fraksi.
Fraksi Gerindra juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk melalui pemenuhan mandatory spending sektor pendidikan dan pembangunan infrastruktur dasar. Mereka meminta penjelasan terkait tindak lanjut rekomendasi BPK serta strategi belanja prioritas di tengah pendapatan yang terbatas.
Dalam proyeksi kemiskinan 2026, yang diperkirakan berada di angka 8,5–9 persen, Fraksi Gerindra mendesak pemerintah membuat langkah konkret percepatan pengentasan kemiskinan.
“Pengentasan kemiskinan tidak boleh berjalan normatif. Harus ada kebijakan yang menyentuh akar masalah, meskipun fiskal terbatas,” tegasnya.
Terakhir, Fraksi Gerindra menyoroti ketidaksesuaian antara target pembangunan dengan struktur anggaran saat ini, terutama karena belanja pegawai yang masih mendominasi. Mereka mendorong optimalisasi potensi pariwisata, industri kreatif, dan percepatan transformasi digital.
“Struktur anggaran perlu dibenahi agar pembangunan berjalan seimbang dan tidak terhambat beban rutin,” tutup Fraksi Gerindra dalam pandangan umumnya. (Arie id)
