Palembang, Akselnews.com – Pendapatan daerah melalui transportasi sungai di bawah jembatan Ampera bisa lebih dioptimalkan. Bahkan Pemerintah Kota Palembang menaksir bisa mencapai angka Rp100 M-150 M.
Tapi, itu tidak semudah yang dibayangkan. Itu karena perlu dilakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) dengan menetapkan menjadi pajak menggantikan sucharge.
“Pemkot sendiri memiliki payung hukum yakni Perda. Kalau nanti ada revisi Perda, bisa dipastikan pajak penyelengaraan transportasi sungai ini dapat menyumbang Pendapatan asli daerah (PAD cukup signifikan mencapai Rp100 M sampai Rp 150 M,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Ratu Dewa mengatakan, usai rapat Pemanfaatan Sarana dan Prasarana di Jembatan Ampera, di Ruang Rapat Setda dua Pemkot Palembang, Jumat (12/3/2021).
Revisi Perda No. 21 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Jasa Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan ini terbilang cukup sulit, karena, perlu koordinasi sebab menyangkut transportasi di sungai musi/jembatan Ampera masuk ranahnya pemerintah provinsi (Pemprov) dan Pemerintah pusat.
“Dalam revisi Perda ada sekitar 50 aturan dilakukan revisi, siap sedangkan dari kementerian sendiri tengah dilakukan pembelajaran,” jelas dia
Masih kata Dewa, saat ini ada penawaran kerjasama untuk pengolahan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana di Jembatan Ampera oleh Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) dan PT Pelindo.
“Mereka sudah menyiapkan draf dalam kerjasama pengelolaan transportasi laut, namun kami meminta dengan resmi yakni dengan surat. Serta membahas kerjasama apa saja akan dibahas,” singkatnya. (udi)
