Palembang, AkselNews.com – Transformasi digital yang mengubah pola ekonomi, keuangan, bisnis, interaksi pedagang dengan konsumen, informasi yang lebih transparan, dan barang yang lebih jelas. Guna mendorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang telah terbentuk se-Provinsi Sumatera Selatan dan juga telah memiliki roadmap sebagai pedoman guna mewujudkan tahapan efisiensi, efektivitas dan transparansi tata kelola keuangan pemerintah didukung dengan infrastruktur yang aman dan handal.
Dalam pelaksanaannya, TP2DD Kota Palembang bersinergi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Dalam Negeri, menyelenggarakan High Level Meeting dan Capacity Building untuk mendorong peran TP2DD dalam mewujudkan ekosistem ekonomi dan keuangan digital baik pada lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palembang maupun masyarakat Kota Palembang.
Kegiatan yang diselenggarakan 19 April 2022 ini juga bertujuan untuk mendorong pengembangan inovasi dan pemanfaatan teknologi sistem pembayaran terkini sehingga dapat mendukung optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang.
Kegiatan ini dilakukan secara hybrid, secara offline di Rumah Jabatan Walikota Palembang dan secara online melalui platform Zoom Meeting.
Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Hendriwan, M.Si, menyampaikan, beberapa upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah dalam mencapai target PAD, yakni melakukan pendataan potensi pajak dan retribusi daerah, melakukan analisa data pelaporan wajib pajak melalui intensifikasi dan klarifikasi, pengelolaan pajak dan retribusi daerah secara elektronik atau kini disebut sebagai Program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), melakukan kerja sama dengan berbagai stakeholders, perluasan jangkauan layanan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah.
Narasumber dalam capacity building TP2DD, Andri Hikmat, selaku Analis Kebijakan Ahli Madya Pendapatan Daerah, menyampaikan bahwa faktor pendukung keberhasilan dalam optimalisasi PAD melalui elektronifikasi adalah terbentuknya regulasi pendukung elektronifikasi, terdapat komitmen Kepala Daerah dan jajarannya, tingkat konsistensi dalam pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah, Sumber Daya Manusia dan struktur organisasi yang sesuai, serta sarana dan prasarana pendukung elektronifikasi yang memadai.
Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan berjalan dengan baik, dan pada Triwulan IV 2021 telah terdapat 4 Pemda dengan status digital, 12 status maju dan 2 status berkembang.
Tentunya ini tidak terlepas dari kontribusi TP2DD yang selalu giat mendorong percepatan elektronifikasi melalui koordinasi dengan berbagai stakeholders, mulai dari OPD terkait, perbankan, hingga sosialisasi kepada masyarakat agar pemanfaatan kanal digital dapat optimal sekaligus mendorong perubahan kultur masyarakat.
Perkembangan elektronifikasi Kota Palembang juga telah berjalan dengan baik, dimana seluruh belanja langsung dan pendapatan telah dikelola secara non tunai dengan ragam kanal dan alat pembayaran yakni melalui loket perbankan, ATM, Mobile Banking dan implementasi QRISsecara bertahap.
Dengan perkembangan ini, Kota Palembang sudah berada pada TAHAP MAJU dengan indeks 78,10%. Hal ini menunjukkan realisasi komitmen pemerintah daerah dan arahan dari Walikota Palembang untuk terus mendorong terciptanya tata kelola yang transparan dengan penggunaan alat pembayaran non tunai dan upaya meningkatkan layanan publik yang prima bagi masyarakat. (rel)
