Sekayu, AkselNews.com – Kabar gembira bagi petani sawit khususnya yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin. Pemkab Muba dipastikan akan melakukan launching kesepakatan bersama (MoU) dengan PT. Guthrie Pecconina Indonesia (GPI) tentang kerjasama Fasilitasi Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Masyarakat di Desa Bumi Ayu Kecamatan Lawang Wetan.
Kabar gembira ini disampaikan Asisten I Setda Muba H Yudi Herzandi SH MH. Kepastian itu pun didapat setelah pertemua bersama Perangkat Daerah terkait dan pihak PT. GPI di Ruang Rapat Randik Setda Muba, Kamis (2/3/2023).
Dalam kesempatan nantinya, PT. GPI membangun 20 persen kebun plasma dari luasan lahan HGU dengan sistem 70 persen milik masyarakat dan 30 persen dikembalikan ke pemerintah desa.
Perkebunan kelapa sawit yang diinisiasi Pemkab Muba tersebut sebagai pilot proyek atau kali pertama di Indonesia.
“Ini sesuai komitmen pimpinan kita Pak Pj Bupati H Apriyadi untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit,” kata H Yudi Herzandi.
Lanjutnya, rapat itu merupakan terakhir untuk membahas persiapan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada 7 Maret mendatang.
“Ini rapat final launching plasma yang ada di Kecamatan Lawang Wetan, MoU sudah selesai tinggal pelaksanaan (Penandatangan). Hari ini kita harus selesaikan persiapan yang ada di lapangan,” tegasnya.
Manager PT GPI Ramdon menyampaikan sistem pembukuan kebun plasma yang akan di launching memang berbeda yang mana 100% dari 20% kewajiban perusahaan 70% akan menjadi milik masyarakat, dan 30% akan menjadi kebun milik pemerintah desa, sebelumnya sistem yang dilakukan PT GPI, 60% milik masyarakat dan 40% perusahaan.
“Total izin PT GPI seluas 1136 hektare, kondisi lahan status lahan aman. Rencana kegiatan akan kita laksanakan di Desa Bumi Ayu (16 KM dari Simpang Sirkuit Skyland Sekayu). Kita sangat serius melakukan kerjasama ini, dan sesudah penandatanganan MoU kami akan lebih serius lagi menggarap lahan ini,” tuturnya.
Turut hadir dalam kesempatan itu Kabag Kerjasama Setda Muba Dicky Meiriando SSTP MH, Camat Lawang Wetan Candra SKM, serta perwakilan Kepala Perangkat Daerah terkait. (zal)
