Banyuasin, AkselNews.com – Sebanyak 288 Kepala Desa, Camat dan Kasi Pembinaan Pemerintahan Desa (PPD) Kecamatan mengikuti Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa pada Kabupaten Banyuasin, digelar di Graha Sedulang Setudung, Selasa (19/04/2022).
Dalam worshop yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Selatan, Bupati Banyuasin, H. Askolani, mengatakan, worshop ini digelar, agar semua pemerintahan kecamatan dan desa bisa lebih maju lagi dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan.
Seluruh peserta workshop diminta menyerap materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Kedepan untuk lebih mampu mengelola keuangan dengan baik, tertib, transparan dan akutabel.
“Tentu ini sangat berguna untuk pembangunan dan masyarakat desa, secara otomatis tercipta pemerintah terbuka di Kabupaten Banyuasin,” ujarnya.
“Jangan malas belajar, serap apa yang telah menjadi ketentuan atau standar pengelolaan keuangan yang telah ada dan akan disampaikan hari ini. Tentu ini menjadi salah satu awal yang baik untuk Banyuasin Bangkit, Adil dan Sejahtera,” tegas orang nomor satu ini.
Dalam worshop pemateri disampaikan Anggota Komite IV DPD RI, Arniza Nilawati, Direktur Fasilitasi Pemanfataan Dana Desa Kementerian Desa, PDTT RI, H. Luthfy Latief, Kepala Kantor Wilayah DJPb Sumatera Selatan, Lydia Kurniawati Christyana, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa BPKP RI, Wasis Prabowo.
Arniza Nilawati, saat workshop membahas pokok keuangan dan sumber pendapatan Desa dalam rangka untuk membangun desa dan memulihkan ekonomi nasional.
Para Kepala Desa dan Perangkat Desa dituntut agar menjalankan Repelitasi untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), membangun desa secara bersama sama. Kepala Desa juga dituntut berkreativitas mencari potensi- potensi yang ada di desa dan membuka pemetaan potensi, pemetaan sumber daya alam, pemetaan perkembangan Teknolog, Informasi, dan Komunikasi.
“Lakukan juga pengembangan Desa wisata serta penguatan ketahanan pangan dan mencegah stunting,” ucapnya.
Arniza Nilawati juga menyoroti, penyaluran BLT Bansos yang harus tepat sasaran dan data yang valid. Untuk mendukung pemulihan ekonomi Nasional. (Arie idw)
