Banyuasin, AkselNews.com – Pada puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2024, Penjabat Bupati Banyuasin H. Hani Syopiar Rustam, SH, didampingi Penjabat Ketua TP-PKK Hj. Marry Hani Rustam, melakukan penanaman pohon serentak di depan Graha Sedulang Setudung, Kamis (4/7).
Dalam sambutannya, Pj. Bupati Hani menekankan pentingnya tema peringatan tahun ini, “Penyelesaian Krisis Iklim dengan Inovasi dan Prinsip Keadilan.
“Menurutnya, tema ini sangat relevan dengan tantangan besar yang dihadapi saat ini. “Krisis iklim bukan lagi ancaman masa depan, tetapi realitas yang kita hadapi setiap hari,” ujarnya.
Hani juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung upaya Pemkab Banyuasin dalam menjaga serta merawat lingkungan.
“Pastinya, penyelesaian krisis iklim harus melibatkan semua lapisan masyarakat. Our Land Our Future. Pastikan tidak ada yang tertinggal, terutama komunitas yang paling rentan dan terdampak,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hani menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya penyelesaian krisis iklim. Baik sektor swasta, komunitas lokal, maupun masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan solusi yang efektif.
“Tanggung jawab bersama ini justru sering menjadi dalil bagi pihak-pihak tertentu untuk terus melakukan perilaku eksploitatif dan memperparah krisis iklim seraya membiarkan pihak lain menanggungnya. Krisis iklim memerlukan solusi berbasis dan prinsip keadilan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti peran inovasi sebagai kunci penting dalam mengatasi krisis iklim. Teknologi baru dan ide-ide cerdas yang berkelanjutan harus terus dikembangkan.
“Baik inovasi teknologi di bidang energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, pengelolaan sampah dan limbah yang efektif, adalah contoh solusi yang harus diaplikasikan,” tambahnya.
Beberapa nilai dan prinsip keadilan iklim yang diungkapkan Hani sebagai urgensi dalam menghadapi perubahan iklim antara lain:
– Keadilan Distributif: memastikan distribusi manfaat dan beban perubahan iklim secara adil di antara semua pihak.
– Tanggung Jawab Bersama: mengakui bahwa semua pihak memiliki tanggung jawab, tetapi berdasarkan kemampuan dan peran masing-masing.
– Pemerataan Kesejahteraan dan Pengentasan Kemiskinan: menciptakan kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan mengurangi ketimpangan ekonomi.
– Keadilan Rekognitif: mengakui hak kolektif dan menghormati pengetahuan lokal serta kontribusi masyarakat adat.
– Keadilan Prosedural: memastikan proses pengambilan keputusan yang transparan dan partisipatif.
– Keadilan Korektif: mengatasi ketidaksetaraan historis dan mengoreksi dampak negatif perubahan iklim.
– Keadilan Antar Generasi: bertindak demi keberlanjutan bagi generasi masa depan.
– Keadilan Gender: mengakui peran dan kepentingan gender dalam menghadapi krisis iklim.
“Meski demikian, inovasi saja tidak cukup. Prinsip keadilan harus menjadi dasar dalam penanganan isu perubahan iklim. Memastikan bahwa manfaat dari sumber daya alam bisa dinikmati semua orang, tanpa ada yang merasa dirugikan. Kita harus pastikan, masyarakat dan generasi mendatang mendapat perlindungan dan manfaat dari upaya kita menjaga lingkungan. Seperti dengan tema HLHS ‘Our Land Our Future’,” tandas Hani. (Arie id/SMSI Banyuasin)
