Palembang, AkselNews.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Selatan pada Rabu, 11 Januari 2023, menyelenggarakan Konsultasi Publik Sinkronisasi Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumsel 2005-2025, yang diperuntukkan bagi proses penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Sumsel Tahun 2024-2026.
Menyusul keluarnya Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka seluruh daerah yang kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 diamanatkan untuk menyusun Rencana RPD 2024-2026.
Pemprov Sumsel sudah memulai proses penyusunan RPD 2024-2026 pada akhir tahun 2022 hingga pada hari ini dilakukan Konsultasi Publik Rancangan RPD. Konsultasi Publik ini bertujuan menyerap saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah, termasuk DPRD, yang dituangkan dalam Berita Acara Forum Konsultasi Publik serta ditandatangani oleh perwakilan dari pemangku kepentingan yang hadir.
Konsultasi publik yang pelaksanaannya didukung oleh World Agroforestry (ICRAF) Indonesia ini dibuka oleh Gubernur Sumsel Herman Deru yang dalam arahannya meminta seluruh stakeholder agar berperan aktif memberikan masukan terhadap RPD 2024-2026 dalam rangka penyempurnaan dokumen RPD Provinsi Sumsel 2024-2026.
“Untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang baik, maka diperlukan proses yang baik dan melalui mekanisme yang sudah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, diperlukan pula pemikiran yang lebih cerdas dan kreatif, selalu selektif dan melalui pertimbangan yang matang dalam penetapan prioritas, serta yang tak kalah penting adalah pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan, sehingga ada rasa memiliki yang tinggi terhadap pembangunan,” ujar Gubernur.
Tema pembangunan untuk periode 2024-2026 sudah dirancang dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang sudah terjadi dan isu-isu penting yang akan dihadapi pada waktu mendatang.
1. Tema pembangunan 2024: Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Ekonomi Kerakyatan
2. Tema pembangunan 2025: Penguatan Daya Saing Daerah Menuju Sumatera Selatan yang Unggul dan terdepan
3. Tema Pembangunan 2026: Pemantapan Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan yang berkelanjutan
Sementara itu Plt Kepala Bappeda Sumsel selaku ketua pelaksana kegiatan, menjelaskan bahwa Output acara yang dihadiri oleh seluruh stakeholder di Provinsi Sumatera Selatan ini, adalah Dokumen RPD yang disempurnakan berdasarkan masukan dan saran dari peserta rapat yang
tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Pembahasan dari acara ini, yaitu:
1. Kesepakatan isu strategis daerah dalam rancangan RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 -2026
2. Kesepakatan Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026
3. Kesepakatan Strategi dan Arah Kebijakan RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026
4. Kesepakatan Rencana Program dan Pendanaan.
Konsultasi publik ini melibatkan para pihak dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan, OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Bappeda Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan, Instansi Vertikal, BUMD/BUMN, Akademisi, Tokoh masyarakat, dan Tim Penyusunan RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026.
Hadir pula narasumber dari Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan tanggapan atas RPD Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026. Tanggapan secara khusus juga disampaikan oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
Forum juga bersama-sama menyepakati Hasil Evaluasi RPJPD Sumatera Selatan 2005-2025 yang akan dimasukkan ke dalam isu dan permasalahan dalam penyusunan RPD Provinsi Selatan Tahun 2024-2026, serta menyepakati faktor pendorong dan penghambat pencapaian pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/Kota Sumatera Selatan Tahun 2024-2026.
Sebelumnya, proses Evaluasi RPJPD Sumatera Selatan 2005-2025 yang merupakan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 86, telah dilaksanakan BAPPEDA Sumsel pada 7-8 November 2022 lalu. Dalam evaluasi tersebut, telah dibahas catatan refleksi 20 tahun RPJPD Sumatera Selatan, yang mengulas tantangan dan rekomendasi untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang ke depan.
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan disusun berdasarkan visi dan misi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan, memperhatikan analisis, sasaran pokok, dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan serta isu strategis aktual yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, merupakan pelaksanaan periode keempat (Tahap ke-IV) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025.
Pada kesempatan kegiatan Konsultasi Publik RPD Sumatera Selatan ini juga dilaksanakan Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MOU) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan ICRAF Indonesia oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru dan Direktur ICRAF Indonesia Dr. Sonya Dewi, tentang Bentang Lahan Berkelanjutan Untuk Penanganan Perubahan Iklim, Ketahanan Pangan, dan Kesetaraan Gender Khususnya pada Ekosistem Gambut Sumatera Selatan.
Dalam sambutannya, Dr. Sonya Dewi mengatakan, “Kajian terhadap pembangunan Sumatera Selatan selama 20 tahun terakhir telah memperlihatkan potensi pertumbuhan ekonomi yang signifikan, dan juga berbagai tantangan yang perlu diantisipasi di masa datang. Sumatera Selatan perlu berbangga bahwa seiring dengan meningkatnya PDRB, persentase penduduk miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Selatan juga mengalami penurunan dalam sepuluh tahun terakhir.
“Berbagai intervensi strategis pembangunan berkelanjutan, seperti pengendalian emisi karbon berbasis lahan, pengelolaan bentang lahan yang berketahanan iklim dan penguatan peran aktif perempuan dalam pembangunan merupakan hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),” ujarnya. (Nto)
