Palembang, Akselnews.com – Meski Surat Keputusan Bersama (SKB) empat Menteri, yakni Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Menteri Agama (Menag), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), jika sekolah tatap muka mulai diberlakukan Juli nanti, tapi sejatinya di Palembang bakal ditentukan penyebaran Covid-19.
Kondisi Palembang saat ini, masih belum aman seutuhnya. Zona merah dan oranye yang kerap silih berganti menjadi pertimbangan sendiri dari Pemkot Palembang.
Oleh sebab itulah, Walikota Palembang Harnojoyo, Senin (7/6/2021), belum menegaskan jika Juli nanti akan mulai Sekolah Tatap Muka, ataupun sebaliknya masih Daring. Itu artinya, belum ada keputusan sampai benar-benar tiba waktunya nanti.
“Mendengar pendapat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyarankan belum dulu. Memang ada orangtua mendesak, kita akan akomodir dulu dan kami juga sudah rapatkan ini kemarin,” katanya.
Di sisi lain, Dinas Pendidikan Kota Palembang, Kepala Dinas Pendidikan Palembang, Ahmad Zulinto mengatakan, sekolah dengan sistem belajar tatap muka akan dimulai Juli ini dengan penerapan protokol kesehatan ketat.
Pertimbangan ini diputuskan setelah melihat perkembangan kasus Covid-19 di Kota Palembang terutama melihat dari perubahan kondisi kasus per kecamatan yang banyak menunjukkan zona oranye dan kuning, hanya satu kecamatan yang masih merah.
“Artinya ini sudah bisa dilakukan sekolah tatap muka tapi kita tidak boleh lengah dalam disiplin protokes. Sudah banyak orang tua mendesak untuk sekolah tatap muka. Karenanya, segera 1-2 hari ini saya akan rapat dengan semua kepala sekolah terkait persiapan sekolah tatap muka,” katanya.
Meski demikian, Zulinto, tetap juga memastikan jika pihaknya juga perlu saran dan masukan dari Satgas penanganan Covid-19, Ombudsman, ikatan dokter, dan perlindungan anak.
“Kalau semua menyetujui, secara otomatis Juli nanti dimulai sekolah tatap muka. Jadwalnya akan disesuaikan dengan tahun ajaran baru 2021/2022,” tandasnya.
Sekolah tatap muka muncul dan menjadi pilihan, tak lepas dari banyaknya orangtua yang menilai tidak optimalnya kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Sekolah Daring menyebabkan terbatasnya kegiatan interaksi sosial siswa, baik dengan guru ataupun dengan teman-temannya terutama bagi peserta didik baru. Selain itu, anak-anak juga sudah mulai jenuh dan ogah-ogahan belajar.
“Kalau ini terus berlanjut maka dikhawatirkan angka putus sekolah akan tinggi dan ini menjadi PR nantinya bagi Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan,” katanya. (udi)
