OPINI: Keadilan Restoratif pada Perkara Dewasa, Apakah Perlu Dilakukan?

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Penulis:
Marendi Pusaka (Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat, Kanwil Kemenkumham Sumsel)

KEADILAN restoratif yang dikenal dengan Restoratif Justice (RJ) adalah proses yang dilakukan dalam rangka penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan dengan pelaku dan korban bersama-sama duduk dalam satu pertemuan serta saling berbicara untuk menyelesaikan kasus yang sedang dihadapi.

Dalam pertemuan tersebut harus ada mediator atau penengah yang memberikan kesempatan kepada pihak pelaku atau tersangka untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukan. Pada proses ini, pelaku atau tersangka memaparkan tentang tindakan yang telah dilakukan dan sebab-sebab mengapa tindakan itu dilakukan oleh pelaku. Bersamaan dengan itu, korban memiliki kewajiban untuk mendengarkan dengan teliti terkait penjelasan yang diberikan oleh pelaku.

Keadilan restoratif ini menawarkan solusi yang terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yang sedang terjadi yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan kejahatan yang dilakukan. Prinsip keadilan restoratif adalah prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan.

Keadilan restoratif menjadi alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana memiliki fokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses mediasi dan dialog yang melibatkan antara pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban dan pihak-pihak lain yang terkait untuk bersama-sama membuat kesepakatan dalam menyelesaikan perkara kejahatan yang adil dan berimbang bagi pihak yang terlibat baik korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Prinsip dasar keadilan restoratif yaitu menciptakan pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan memberikan ganti rugi kepada korban dan menimbulkan perdamaian. Dalam keadilan restoratif pelaku dapat melakukan kerja sosial maupun kesepakatan lain yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut.

Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif tentu harus seimbang, tidak berat sebelah, tidak memihak salah satu pihak, tidak sewenang-wenang dalam pengambilan keputusan dan hanya berpihak kepada fakta dan kebenaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta harus mempertimbangkan kesetaraan hak keseimbangan dan kompensasi dalam setiap aspek kehidupan.

Pelaku kejahatan dalam hal ini memiliki kesempatan dan melibatkan diri dalam proses pemulihan keadaan, masyarakat yang terlibat dapat berperan alam menjaga dan melestarikan perdamaian dan pengadilan dapat berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Keadilan restoratif sebagaimana pada dasarnya adalah pendekatan hukum pidana yang memuat nilai-nilai tradisi. Hal ini menjadi dasar pertimbangan keberadaan keadilan restoratif diperhitungkan kembali untuk orang dewasa yang terlibat kasus hukum. Pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga narapidana, sistem saat ini yang berlaku dinilai tidak melegakan dan menyembuhkan korban dari kejahatan. Apalagi proses hukum yang dilakukan cenderung lebih lama atau memakan banyak waktu.

Keadilan restoratif ini sangat penting untuk dikaitkan dengan korban kejahatan, karena dengan pendekatan keadilan restoratif adalah sebagai salah satu bentuk kritik terhadap sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia saat ini yang mengarah dan menekankan pada keadilan pembalasan dan mengabaikan peran korban kejahatan untuk turut serta dalam menentukan proses perkara yang sedang dihadapi.

Keadilan restoratif memiliki ruang lingkup yaitu penyelesaian perkara tindak pidana ringan, penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif dilakukan oleh Penyidik Kepolisian atau Hakim, penanganan perkara tindak pidana ringan dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat, perdamaian antara para pihak yang berperkara dikukuhkan dalam kesepakatan tertulis, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri dalam wilayah hukumnya, dan keadilan restoratif ini tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut penulis, keadilan restoratif ini sangat diperlukan untuk perkara orang dewasa, karena dengan adanya keadilan restoratif dapat memenuhi keadilan bagi masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana ringan, sebagai pedoman bagi aparat penegakan hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan, memudahkan para hakim dalam memutus perkara tindak pidana ringan, mengefektifkan denda pidana, menyepakati petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda serta keadilan restoratif ini dapat mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) untuk mewujudkan keadilan berdimensi Hak Asasi Manusia.

Kita tahu bahwa adanya fenomena kepadatan penjara akhir-akhir ini yang terjadi di Indonesia, sampai dengan saat ini tidak kunjung ada penyelesaian yang pasti. Pembangunan Lapas dan Rutan terus dilakukan, namun upaya tersebut tidak cukup untuk membendung banyaknya jumlah tahanan maupun narapidana yang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan (Rutan) setiap harinya.

Kelebihan kapasitas penghuni atau yang sering disebut overcrowding yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan (Rutan)  terjadi karena semakin tinggi jumlah penghukuman dengan pidana penjara jika dibandingkan dengan kapasitas ruangan penjara yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan (Rutan).

Dengan adanya keadilan restoratif ini mendorong implementasi alternatif bagi pelaku dewasa agar tidak semua pelaku tindak pidana harus menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan (Rutan). Namun, upaya ini harus didukung oleh semua pihak baik dari unsur aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat luas. (**)

Share.

About Author

Redaksi Situs Berita AkselNews.com.

Leave A Reply