Palembang, AkselNews.com – Jelang pemilihan kepala daerah di Sumatera Selatan, Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni sangat konsen soal keamanan. Apalagi Provinsi Sumatera Selatan memang dikenal sebagai wilayah zero konflik.
Tren ini pun harus tetap dijaga dan dilanjutkan saat Pilkada Serentak pada November nanti. Pada pertemuan dengan TNI bersama OPD terkait, menjaga stabilitas dan keamanan pelaksanaan Pemilu 2024 di Wilayah Sumatera Selatan juga ikut dibahas.
Hal ini diungkapkan Fatoni saat menerima Perwira Staf Ahli Tk. III Bidang Polkamnas Panglima TNI, Bapak Mayjen TNI (Mars) Siswoto, M.Tr. Opsla., dan Perwira Staf Ahli Tk. II Kamkonf. Komunal Bidang Polkamnas Panglima TNI, Bapak Brigjen TNI Nurhabad, SH., MH., berserta rombongan dalamnagka silaturahmi di Griya Agung Palembang, Selasa, (14/5/2024).
Audiensi ini dilakukan dalam rangka Pengumpulan Data untuk Pembuatan Kajian tentang Kesiapan TNI dalam Menjaga Stabilitas dan Keamanan pada Pelaksanaan Pemilu 2024 di Wilayah Sumatera Selatan.
“Sumsel selama ini dikenal sebagai daerah yang zero konflik. Ini adalah pengakuan dari berbagai pihak. Sumsel juga merupakan daerah yang toleran dan aman. Contoh saja pemilu yang telah berlangsung sebelumnya berlangsung dengan aman,” ujarnya.
Sumsel merupakan Induk dari berbagai Provinsi di Sumbagsel. Provinsi lain merupakan pecahan Sumsel yaitu seperti di Lampung, Jambi, bahkan disini juga pusat perkantoran dari berbagai perusahaan besar baik BUMN dan juga kodam yang pusatnya berada disini
“Kita terus menjaga hal ini dengan koordinasi bersama forkopimda dan berkomunikasi sesuai tupoksi masing-masing untuk menjaga kondisi ini. Kami siap untuk mendukung keamanan dan kesuksesan pemilu di Sumsel, ” tuturnya.
Menurut Fatoni, hubungan Pemprov Sumsel bersama Forkopimda Sumsel telah terbina dengan baik. Dan telah dilakukan berbagai koordinasi bersama Bawaslu dan KPI untuk mensukseskan Pemilu di Sumsel
Sementara itu, Perwira Staf Ahli Tk. III Bidang Polkamnas Panglima TNI, Bapak Mayjen TNI (Mars) Siswoto, M.Tr. Opsla., ungkapkan audiensi ini dilakukan atas perintah Panglima TNI terkait kesiapan pemda dalam menghadapi pemilu 2024.
“Kita ingin mempersiapkan bagaimana pikada yang akan dilaksanakan akhir tahun 2024 ini dapat terlaksana dengan baik dan tidak ada konflik dan tercapai keamanan. Kemudian nanti akan timbul kebijakan apa yang akan diambil,” tuturnya. (nto)
