Senin, Februari 26

Begini Skenario PPPK Kota Palembang, Bicara Hak dan Evaluasi

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Palembang, Akselnews.com – Pendaftaran penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Palembang masih berlangsung. Tak tanggung-tanggung, ada membuka formasi PPPK sebanyak 564 dimana mayoritas peruntukkan bagi tenaga pendidikan atau guru.

Nantinya, mereka yang berhasil lolos sebagai PPPK, sesuai arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akan dilakukan evaluasi kinerja. Dalam draf pengumuman pendaftaran PPPK tercantum Masa Hubungan Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2021 selama lima Tahun. Itu artinya, evaluasi akan dilakukan lima tahun dari penganggkatan nantinya.

Baca Juga:   Baznas Palembang Bagikan Ratusan Sembako Buat Penggali Kubur dan Bilal Jenazah

Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa menyebut, proses evaluasi dan verifikasi ini dilakukan ditingkat Kemenpan RB atas data yang bersangkutan dari Pemerintah Kota.

“Jadi pada saat masa kerja mereka 4,5 tahun akan diusulkan ke Kemenpan RB, nah dalam sisa waktu itu dilakukan evaluasi terhadap kinerjanya,” katanya.

Masih kata Dewa, tak hanya tak hanya pegawai baru saja, regulasi ini pun berlaku bagi 107 PPPK yang lulus tahun lalu.

Baca Juga:   Pj Bupati Apriyadi Sisir Sekolah Rusak dan Pantau PTM

“Yah, kalau kinerja bagus sudah pasti lanjut. Tapi, kalau tidak maka akan diputus/distop perjanjian kerjanya,” katanya.

Menurut Dewa, penetapan masa kerja tersebut semata-mata untuk melihat kedisiplinan dan kinerja saja. Sesuai dengan aturannya, untuk PPPK karena sifatnya adalah perjanjian kerja atau seperti kontrak maka harus ada limit waktu untuk memastikan capaian kinerja dan perbaikan birokasi.

“Karena ini dalam UU CPNS maupun PPPK sudah diatur maka memang harus dilakukan evaluasi, setiap lima tahun akan dilihat apakah baik untuk dilanjutkan atau tidak. Ini sepenuhnya dilakukan oleh Kemenpan RB,” katanya

Baca Juga:   Tim Tanggap Bencana BUMN Sumsel, Berikan Bantuan Buat Korban Terdampak Banjir di Banyuasin

Namun secara umum, baik hak dan kewajiban yang akan diterima oleh PPPK sama seperti ASN. Saat proses seleksi pun mereka juga dengan sistem CAT.

“Hak cuti, gaji yang diterima sama. Mereka nanti akan digaji melalui dana APBN,” katanya. (yud)

Share.

About Author

Redaksi Situs Berita AkselNews.com.

Leave A Reply