Oleh: Syakbanudin
Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Komunikasi STISIPOL Candradimuka Palembang
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi), beberapa waktu yang lalu, telah mengumumkan akan memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) yang kini berada di Jakarta ke Kalimantan Timur.
Ada enam alasan utama Ibu Kota Republik Indonesia harus pindah dari Jakarta ke Kalimantan. Dikutif dari CNBC Indonesia yang diupload 30 April 2019, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyampaikan hasil kajian mengenai pemindahan IKN melalui rapat terbatas (Ratas), Kabinat, tanggal 29 April 2019. Bahkan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro dalam konferensi Pers di kantornya 30 April 2019 disebutkan bahwa, pemindahan ibu kota diperlukan karena enam alasan utama, yakni mengurangi beban Jakarta dan Jabotabek, mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur, mengubah mindset pembangunan dari Jawa Centris menjadi Indonesia Centris.
Selanjutnya memiliki ibu kota negara yang merepresentasikan identitas bangsa, kebhinekaan dan penghayatan terhadap Pancasila, meningkatkan pengelolaan pemerintahan pusat yang efisien dan efektif. Dan memiliki Ibu kota yang menerapkan konsep smart, green, and beautiful city untuk meningkatkan kemampuan daya saing (competitiveness) secara regional maupun internasional.
Dikutif dari website Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang diupload pada 26 September 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, perkiraan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan Ibu Kota Negara yang baru dibagi menjadi tiga sumber. Yakni melalui APBN sebesar Rp89,4 triliun (19,2 persen), melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Rp253 trilun (54,4 persen) serta melalui pendanaan swasta sebesar Rp123,2 trilun (26,4 persen).
Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, identifikasi dari masing-masing sumber pembiayaan disesuaikan dengan peruntukan dari investasi tersebut.
Apabila sifatnya murni untuk barang publik (public goods), maka keseluruhannya dibangun dari APBN. Ini terutama untuk infrastruktur pelayanan dasar seperti pembangunan istana negara, bangunan strategis TNI/Polri, rumah dinas ASN/TNI/Polri, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau (RTH), dan pangkalan militer. Ini adalah area yang sangat dekat dengan public goods.
Sedangkan untuk sumber yang kedua berasal dari KPBU, pemerintah melihat bahwa instrumen dari KPBU yang dimiliki saat ini juga sudah bisa ikut mengatasi dan meningkatkan minat dari swasta untuk membangun ibu kota negara baru ini terutama untuk pembangunan infrastruktur utama seperti sarana pendidikan dan kesehatan, museum, lembaga pemasyarakatan, serta sarana dan prasarana penunjang.
Ia melanjutkan tentang sumber ketiga dari pendanaan swasta. Ia berharap, swasta ikut berpartisipasi pada proyek pembangunan yang secara keuangan masih menguntungkan bagi mereka terutama perumahan, pembangunan perguruan tinggi, science-techno park, peningkatan bandara, pelabuhan dan jalan tol, sarana kesehatan, pusat perbelanjaan dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).
Lalu bagaimana kondisi terkini pembangunan proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Dikutif dari Liputan 6 yang dimuat tanggal 5 September 2021. Pemindahan IKN telah tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 meliputi pembangunan fasilitas penyelenggaraan pemerintah di IKN yang baru serta aktivitas pembangkit ekonomi bagi IKN dan sekitarnya.
Dalam master plan Bappenas pembangunan diperkirakan 15-20 tahun. Dan perkembangannya kini sudah dilakukan skema pembangunan, RUU IKN sudah selesai disiapkan, jalan tol ke IKN sudah di bangun dan pemetaan aset-aset negara tengah dilakukan. Dalam beberapa media online soal pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur kini muncul kontroversi pernyataan antara dua menteri kabinet kerja jilid II. Yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Menteri Koordinator (Menko) bidang perekonomian Airlangga Hartarto.
Menurut Sri Mulyani ingin menggunakan dana anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bersumber dari dana APBN, sebagaimana dimuat di Bisnis.com tertanggal 19 Januari 2022.
Dijelaskan tahap awal pembangunan IKN berlangsung 2022-2024 salah satunya mencakup pembangunan infrastruktur dasar seperti jalanan, listrik, air dan jaringan telekomunikasi sebesar Rp178 triliun.
Sementara Airlangga Hartarto pada media online Bisnis.com pada 24 Januari 2022, memastikan pembangunan IKN tidak menggunakan dana PEN yang bersumber dari APBN.
Namun menggunakan dana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) difase pertama dibutuhkan dana Rp45 triliun, namun tergantung kebutuhan dan progres. Sedangkan untuk alokasi PEN tahun 2022 sebesar Rp451,64 triliun untuk tiga klaster yaitu perlindungan sosial dan penguatan ekonomi.
Kita sangat menyayangkan adanya dua pernyataan kontradiktif dua pejabat negara tersebut. Sehingga terkesan tidak adanya koordinasi yang baik antar menteri. Padahal di dalam organisasi terdapat struktur yang berbeda-beda sesuai dengan aktifitas yang dilakukan dan komunikasi memegang peranan dalam mengkoordinasikan hal-hal yang dihasilkan oleh masing-masing struktur tersebut.
Jenjang di antara jabatan dalam organisasi juga memerlukan kontrol yang melibatkan jejaring komunikasi, baik secara formal maupun informal.
Oleh karena itulah, komunikasi organisasi menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap interaksi yang terjadi di organisasi. Kemudian, dalam dalam sebuah organisasi kita selalu berusaha untuk mengorganisir segala sesuatu yang terjadi dalam hubungan yang komplek untuk mencapai tujuan yang diinginkannya.
Proses komunikasi di dalam interaksi tersebut merupakan hal utama dalam organisasi. Seperti yang dinyatakan oleh Daniel Katzdan Robert Kahn “Communication is the very essence of social system organization” (1978, dalamDanielsdkk,1997,3). Dalam organisasi sering kali dihadapkan ketidakpastian informasi yang bermuara pada sikap pegawai yang resisten terhadap organisasi itu. Seperti diketahui, salah satu esensi fungsi komunikasi dalam organisasi adalah mengurangi ketidakpastian, abiguitas, kesulitan, dan ketakterdugaan.
Hal ini secara teoritik dapat dijelaskan dengan teori equivocality yang dipostulatkan oleh Karl Weick. Stephen W. Littlejohn (2009) memetakan gagasan teoretik Weick ini ke dalam tradisi sibernetika.
Tradisi sibernetika itu sendiri adalah menekankan pada proses komunikasi. Karl Weick meletakkan komunikasi sebagai dasar pengorganisasian manusia.
Asumsi dari gagasan teoretik Weick adalah semua informasi dalam organisasi bersifat samar-samar atau ambigu pada beberapa tingkatan dan komunikasi dirancang untuk mengurangi ketidakpastian itu.
Kemudian, mengelola organisasi bukanlah hal yang mudah, sehingga membutuhkan banyak elemen dalam pelaksanaannya. Di antara begitu banyak elemen dalam organisasi ada satu elemen yang dapat menyatukan seluruh aspek untuk bersinergi mencapai satu tujuan organisasi, yaitu elemen pemimpin yang memiliki kemampuan dalam berkomunikasi serta dapat mengkombinasikannya dengan gaya kepemimpinan yang efektif sehingga dapat menciptakan suasana berorganisasi yang dapat memotivasi para pegawainya untuk memberikan kinerja terbaiknya.
Pemimpin yang memiliki kemampuan dalam berkomunikasi serta dapat mengkombinasikannya dengan gaya kepemimpinan yang efektif sehingga dapat menciptakan suasana berorganisasi yang dapat memotivasi para pegawainya untuk memberikan kinerja terbaiknya. Dan itulah yang harus dilakukan Presiden Jokowi sebagai pemimpin organisasi tersebut.
Selanjutnya jika kita melihat kondisi pandemi saat ini, penulis menyarankan agar pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) untuk sementara dihentikan mengingat kondisi keuangan negara yang masih mengalami defisit anggaran yang juga berimbas pada pembangunan di daerah. Dan pembangunan IKN juga belum bisa dikatakan prioritas sebab kondisi Ibu Kota Negara saat ini di Jakarta masih baik dan dapat melaksanakan berbagai aktivitas kenegaraan. Artinya kondisi gedung masih baik, tidak hancur atau roboh lantaran bencana alam, kebakaran atau bencana lainnya yang menyebabkan gedung tidak bisa digunakan lagi. (**)
