Senin, Oktober 3

Persidangan Kasus Hibah Bawaslu Muratara, Saksi Sebut Kwitansi Fiktif

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Palembang, AkselNews.com – Perkara dugaan tindak pidana korupsi bantuan dana hibah kepada Bawaslu Kabupaten Musirawas Utara tahun anggaran 2019-2020, kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang kelas IA khusus, Selasa (16/8/22) pukul 10.00 WIB.

Jaksa penuntut umum (JPU) Agrin Nico Reval SH dari Kejari Lubuk Linggau hadir langsung dipersidangan. Dua saksi yakni Yogi sebagai kontraktor CV Mahaprabu dan Saksi David Kasdi sebagai GM Hotel di Lubuk Linggau, hotel bintang 3.

Sedangkan saksi Ernawati, pemilik warung makan Erna Ayub di Jalur 2 di Muara Rupit, mengikuti secara virtual dari Kejari Lubuk Linggau. Sedangkan saksi lainnya juga hadir lewat online.

Ketua Majelis Hakim, Efrata Happy Tarigan SH MH didampingi Waslam Makshid SH MH, dan Ardian Angga SH MH, memimpin jalannya persidangan. Sementara delapan terdakwa juga hadir lewat virtual, yakni terdakwa Tirta Arisandi koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Musi Rawas Utara, bersama terdakwa Munawir, Paulina SSi, M Ali Asek SPdi, Siti Zahro SE, Hendrik Sp MSi, Kukuh Reksa Prabu SPd, dan terdakwa Aceng Sudrajat SP MSi.

Saksi Ernawati, sebagai pemilik warung makan Erna Ayub, di jalur 2 di Muara Rupit, mengikuti persidangan secara virtual dari Kejari Lubuk Linggau, mengatakan, Buk Siti Zahro (terdakwa) sering makan saja di warungnya, dan pernah dikasih dua kwitansi kosong, saat pertama beli 15 bungkus nasi dan 8 bungkus nasi, total Rp300 ribu. Tapi beberapa kwitansi ditunjukan penyidik Jaksa itu Rp142 juta lebih.

“Yang diperlihatkan sama jaksa penyidik Kejari Lubuk Linggau itu kwitansi uang Rp142 juta. Sewaktu beli 15 bungkus nasi buk Siti Zahro mintak dua kwitansi kosong. Dari uang Rp142 juta, saya tidak pernah diberi tahu dan tidak diberi,” jelas saksi.

“Sekarang warung nasi sudah tutup lama sejak saya sakit. Untuk harga pindang baung Rp25 ribu,” timpal Saksi.

“Untuk tanggal pembeliannya sekitar 2 Desember pengeluaran pembayaran itu,” ujar jaksa Kejari Lubuk Linggau.

Berikutnya giliran saksi Yogi sebagai kontraktor CV Mahaprabu, mengatakan ia sudah pernah tiga kali diperiksa di Kejaksaan Lubuk Linggau.

“Tirta (terdakwa) itu minta maaf karena CV saya dipakai untuk pengadaan mebeler. Ada kwitansi ditunjukan penyidik kejaksaan, dengan nominal sekitar Rp640 juta di tahun 2020. Saya juga tidak pernah melakukan proyek itu bahkan tanda tangan saya dipalsukan semua,” seru saksi.

“Ada nama Tirta, Siti Zahro, itu seingat saya yang lain lupa. Ada Fikri yang menyerahkan berkas dokumen perusahaan saya ke Bawaslu, tapi saat itu batal, saya tahu saat mencuat kasus ini. Katanya untuk pengadaan, perusahaan saya dicatut. Saya tidak dapat apa-apa dari Bawaslu Musirawas Utara,” tegasnya.

Lalu aksi David Kasdi sebagai GM Hotel di Lubuk Linggau, hotel bintang 3, mengatakan pernah ada kegiatan meeting, makan dan penginapan selama 3 hari, dengan Bawaslu sekitar tahun 2020.

“Kamar disewa sekitar 30 orang, total biayanya Rp32 juta 625 ribu. Tiga kali saya diperiksa Kejaksaan, dokumen ditunjukan saya lupa, ada yang lain dari Rp32 juta,” ungkap saksi.

“Ada juga kwitansi Rp49 juta lebih tahun 2020. Total Rp200 juta lebih?,” desak Waslam Makshid SH MH. Saksi mengatakan ada ditunjukan sejumlah kwitansi tapi hanya pihak hotel hanya menerima Rp32 juta 625 ribu.

Kembali saksi Yogi menegaskan, ia merasa sangat dirugikan dan berencana akan melaporkan kejadian kasus Bawaslu Muratara ini.

“Tirta menyampaikan permohonaan maaf melalui WhatsApp. Terkait nama perusahaan saya yang dicatut,” tukasnya.

Dari dakwaan diketahui, terdakwa Tirta Arisandi koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Musi Rawas Utara, dalam rangka Pileg Pilpres tahun 2018/2019 dan PPK bersama terdakwa Munawir, terdakwa Paulina SSi, terdakwa M Ali Asek SPdi, terdakwa Siti Zahro SE, terdakwa Hendrik SP MSi, terdakwa Kukuh Reksa Prabu SPd dan terdakwa Aceng Sudrajat SP MSi dengan ketujuh terdakwa penuntuttan berkas terpisah.

Diwaktu Oktober 2019 – April 2021 di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara, di Jalan Lintas Sumatera, KM 3, Kecamatan Muara Rupit, Kabupaten Musi Rawas, di Hotel Emilia, di Jalan Letkol Iskandar, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, kota Palembang.

Diduga membuat pertanggung jawaban fiktif atau mark up terhadap pengelolaan dana hibah bersumber dari Pemkab Musirawas Utara kepada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2019 – 2020.

Pertama laporan penggunaan dana hibah, surat pernyataan tanggung jawab dana hibah sesuai NPHD. Bukti-bukti pengeluaran bagi penerima dana hibah berupa uang atau barang dan jasa.

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara dengan memperkaya diri atau orang lain, terdakwa bersama terdakwa Munawir, Paulina SSi, M Ali Asek SPdi, Siti Zahro SE, Hendrik Sp MSi, Kukuh Reksa Prabu SPd, dan terdakwa Aceng Sudrajat SP MSi menyebabkan kerugian keuangan dan perekonomian negarq Rp2.541.800.079 atau Rp2 miliar 541 juta lebih, sesuai audit BPKP. Terkait dugaan tindak pidana korupsi bantuan dana hibah dari Pemkab Musirawas Utara kepada Bawaslu Kabupaten Musirawas Utara anggaran 2019 – 2020. (yud)

Share.

About Author

Redaksi Situs Berita AkselNews.com.

Leave A Reply